Jurnal Hukum Jurisdictie

Konflik Sosial Dalam Sengketa Tanah Di Sukahaji Kota Bandung Dalam Persepektif Sosiologi Hukum

Muhammad Rafli Permanayudha, Chisa Belinda Harahap — Sun, 29 Mar 2026 21:36:47 +0700

This study examines the social conflict arising from land disputes in Sukahaji, Bandung City, from the perspective of legal sociology. Employing a qualitative approach with descriptive methods, the research aims to identify the triggering factors of the conflict, analyze its impacts on local community life, and understand the interaction patterns among parties (community, government, and developers). The findings reveal that the conflict is triggered by clashes between the historical-social claims of the community and formal state law, exacerbated by urbanization, power imbalances, and limited community participation. Its impacts include social tensions, economic vulnerabilities, and psychological pressures, while interaction patterns reflect the dominance of government and developers over local communities, prompting resistance through social solidarity. This study underscores the importance of participatory and equitable conflict resolution approaches to strengthen inclusive social order.

The Harmonisasi Regulasi Pemungutan PPN Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Pajak

Sun, 29 Mar 2026 22:04:04 +0700

Hadirnya norma hukum yang saling bertentangan dalam peraturan perpajakan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak, khususnya dalam kasus sengketa PPN Chevron Makassar Ltd terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 tertanggal 1 Maret 2022. Perbedaan penafsiran antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 143 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa PPN dipungut pada saat pembayaran dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 yang mengharuskan PPN dipungut pada saat penyerahan barang atau jasa tanpa menunggu pembayaran menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini menimbulkan kerugian bagi wajib pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak dan Mahkamah Agung mengacu pada PMK yang secara hierarki lebih rendah dari PP. Melalui metode normatif, penelitian ini mengkaji penerapan asas lex superior derogat legi inferiori untuk menilai penting mendahulukan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan agar perbedaan norma tidak merugikan wajib pajak dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.

Analisis Estimasi Nilai Pabean Dalam Penentuan Pajak Atas Barang Impor Melalui Jasa Titip (Jastip)

Sun, 29 Mar 2026 22:28:23 +0700

Perkembangan teknologi dan perilaku konsumen telah mendorong munculnya bisnis jasa titip (jastip) barang impor sebagai solusi praktis untuk mendapatkan produk dari luar negeri. Namun, praktik jastip, khususnya yang dilakukan melalui barang bawaan penumpang, seringkali diwarnai oleh kecurangan seperti modus splitting untuk menghindari kewajiban Bea Masuk (BM) dan pajak impor. Kecurangan ini menimbulkan persoalan hukum krusial karena seringkali penyedia jasa titip tidak memiliki invoice atau bukti pembelian yang valid, sehingga menyulitkan petugas Bea dan Cukai untuk menetapkan nilai pabean (custom value) sebagai dasar pengenaan BM dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Akibatnya, petugas terpaksa menggunakan estimasi nilai pabean berdasarkan harga pasar internasional atau referensi barang serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum penetapan estimasi nilai pabean dan implikasinya terhadap kepastian hukum (legal certainty) dan kepatuhan perpajakan bagi pengguna jastip. Menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan estimasi harga seringkali bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran perpajakan (tax evasion) bagi pengguna jasa. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 mengatur penetapan pajak impor, ketiadaan regulasi khusus yang komprehensif mengenai jastip menciptakan celah hukum, mengancam perlindungan konsumen, dan mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan ketat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan pajak yang adil.

Kata Kunci: Jasa Titip (Jastip); Nilai Pabean; Estimasi Harga.

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Developer Perumahan Atas Penutupan Akses Jalan Ke Unit Rumah (Studi Kasus Nomor 553/Pdt.G/2016/Pn.Bks)

Mia Ameliawati, Slamet Riyanto, Ade Salamah — Sun, 29 Mar 2026 22:42:57 +0700

Fenomena penutupan akses jalan sering kali terjadi baru-baru ini, salah satunya penutupan akses jalan di Cluster Green Village Bekasi. Penutupan Akses Jalan Ini disebabkan oleh adanya sengketa tanah yang dijadikan jalan merupakan tanah milik orang lain. Sengketa ini didasari karena adanya perbuatan developer megeser patok tanah. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana pengaturan mengenai pembangunan dan pemanfaatan akses jalan ke unit perumahan?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban developer terhadap penutuan akses jalan ke unit rumah pada Cluster Green Village Bekasi?, 3) Bagaimana penyelesaian hukum atas penutupan akses jalan ke unit rumah pada Cluster Green Village Bekasi?. Guna menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumbar data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 553/Pdt.G/2016/PN.Bks. Dan ditunjang dengan hasil studi lapangan berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pebangunan perumahan dalam harus memenuhi unsur prasarana, sarana dan utilitas umum, sedangkan pada penelitian ini developer perumahan tidak memenuhi unsur prasarana berupa jalan karena tanah yang digunakan sebagai jalan adalah tanah milik orang lain dan developer melakukan tindakan penggeseran patok tanah. Hal tersebut membuat developer harus bertanggungjawab berdasarkan liabilyti based on fault yaitu pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Pencemaran Sungai Ciliwung Di Jakarta Akibat Sampah Limbah Industri Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengolaan Lingkungan Hidup

Joan Haris Iskandar, Slamet Riyanto, Efridani Lubis — Sun, 29 Mar 2026 22:59:49 +0700

Pengaturan tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Pertama, proses perizinan yang ketat memastikan industri memenuhi standar pengelolaan limbah dengan mengharuskan dokumen AMDAL atau UKL-UPL serta pemantauan rutin. Kedua, pengawasan dan inspeksi dilakukan secara berkala dan mendadak untuk memastikan kepatuhan, dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Ketiga, pembangunan dan perbaikan IPAL serta rehabilitasi ekosistem menjadi bagian integral dari upaya pengelolaan. Keempat, edukasi dan sosialisasi kepada industri dan masyarakat. 1. Beberapa hal yang dilakukan oleh DLH DKI Jakarta sesuai dengan pasal 63 UUPPLH dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta yang mengatur tentang perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.Penegakan hukum terhadap industri yang melakukan pencemaran Sungai Ciliwung oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melibatkan serangkaian Langkah yakni Pemantauan dan Identifikasi. Inspeksi Rutin dan Mendadak, Penerbitan Teguran dan Surat Peringatan, Penegakan Sanksi Administratif, Proses Penegakan Hukum yang Transparan, dan Tindakan Pemulihan. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat implementasi pengawasan dan penegakan hukum dengan melakukan inspeksi yang lebih rutin dan mendalam terhadap industri di sepanjang sungai. Penerapan sanksi yang lebih tegas dan berbobot, serta pencabutan izin bagi pelanggar berat, perlu diperkuat untuk memberikan efek jera. Selain itu, pengembangan dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus diprioritaskan, memastikan semua industri mematuhi standar pengolahan limbah yang ketat. Serta kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum dan sektor swasta untuk mendukung upaya ini akan memastikan kepatuhan yang lebih baik dan pengurangan pencemaran sungai secara signifikan.

Kerugian Terhadap Pemilik Merek Terkenal Yang Mengalami Trademark Squatting Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Gojek Tokopedia Melawan PT. Terbit Financial)

Annisa Alizaldi, Efridani Lubis, Slamet Riyanto — Sun, 29 Mar 2026 23:28:29 +0700

Perlindungan hukum di indonesia terhadap pengusaha yang terkena praktik trademark squatting yang menyebabkan kerugian materiil dan non-materiil, terutama dalam kasus GOTO, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran merek dengan itikad buruk untuk mengeksploitasi ketenaran merek lain, pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 yakni pasal 21 Ayat (1), (2), dan Ayat (3) yang kemudian dilanjutkan dengan pasal Pasal 76 Ayat (1), (2), dan (3) hingga pada pasal Pasal 83 Ayat (1), hukum internasional seperti Paris Convention pada Pasal 6 bis, dan Pasal 10 bis. Serta TRIPS Agreement juga mengatur dalam pasal 16 Ayat (2) dan (3) dan pasal 15 Ayat (1). Implementasi perlindungan hukum dengan membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad buruk serta upaya hukum lainnya bagi pemegang hak yang dirugikan. Pengadilan Niaga menyatakan menolak gugatan PT TFT. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan mengabulkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Gojek dan Tokopedia. Adapun upaya hukum pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan ketentuan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri yakni DJKI dimana DJKI memberikan keputusan bahwa Gojek dan Tokopedia telah memiliki hak untuk menggunakan merek GOTO untuk kelas barang dan jasa Nomor 9,36, dan 39 sedangkan Sebagian lainnya yakni pada kelas 42 merupakan hak bagi PT. TFT. Berdasarkan keputusa diatas, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 20 dan 21 dalam hal ini khususnya Pasal 21 Ayat 1 Huruf A.

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Bantargebang Dari Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Penumpukan Sampah Di TPST Bantargebang

Saeful Anwar, Slamet Riyanto, Fauziah Fauziah — Sun, 29 Mar 2026 23:43:18 +0700

Lingkungan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, setiap masyarakat memiliki hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat, masalah lingkungan berkaitan dengan pencemaran dan dampak yang akan terjadi setelah adanya perusakan terhadap lingkungan tersebut. tentunya hal ini sebagai bagian dari hak asasi dan hak konstitusional setiap masyarakat mengenai upaya perlindungan dan perwujudan kepada Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimana dampak pencemaran lingkungan bagi masyarakat akibat penumpukan sampah disekitar bantargebang, bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat disekitar TPST Bantargebang dan bagaimana implementasi perjanjian kerjasama antara Pemrov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Metode yang digunakan: adalah Normatif Deskriptif. Hasil penelitian: Perlindungan Hukum terhadap masyarakat sekitar TPST Bantargebang dilindungi dengan adanya peraturan-peraturan yang telah di buat untuk melindungi masyarakat, yaitu Berupa Peraturan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Bekasi No.15 Tahun 2011 dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta dan dampak yang ditimbulkan oleh TPST Bantargebang sendiri adalah berupa dampak negatif maupun positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik juga kepada masyarakat, pemerintah maupun negara tapi jika tidak dijalankan dengan baik maka dampak buruknya akan dirasakan pula oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Saran: Untuk Pemerintah maupun Pengelola TPST Bantargebang. Dampak negatif yang dirasakan adalah bau sampah yang menyengat dan air tanah yang tercemar. Oleh karen itu, diharapkan pemerintah dan pihak terkait menerapkan pengelolaan sampah dengan sanitary landfil dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh agar dampak negatif berupa bau dapat teratasi, begitu pun dengan air lindi penanganan dan pengelolaanya untuk masa yang akan datang harus lebih di perketat dengan memperhatikan standar yang berlaku. Untuk masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tetap menaati dan menjalankan aturan sesuai apa yang telah ditetapkan sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dari generasi sekarang sampai generasi yang akan datang.

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)

Mukshin Kilwo, mulyono Suwerjo, Syarif Fadillah — Sun, 29 Mar 2026 23:50:52 +0700

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihakyang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Pada rumusan masalah tersebut Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor:88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan (Putusan Nomor : 88/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst). Metode Penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian tergolong hukum normatif. Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisi Data ialah Analisis Deskriptif. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam hasil penelitian bahwa proses penegakkan hukum dan proses pertanggung jawaban hukum serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada putusan tersebut Terdakwa mengakui kesalahan yang ia perbuat dan menyesal atas perbuatannya.

Analisis Yuridis Penetapan Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023

Muh Syaiful Umar, Damrah Mamang — Sun, 29 Mar 2026 23:58:19 +0700

Penelitian ini menganalisis dampak hukum dari penetapan syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan usia minimum. Keputusan MK ini telah merubah batas usia yang sebelumnya ditetapkan, dengan tujuan untuk memberi peluang lebih luas bagi generasi muda berpartisipasi dalam pencalonan kepemimpinan nasional tanpa menurunkan standar kualitas kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan kajian putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan batas usia, dan membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif. Namun, implementasi perubahan ini memerlukan penyesuaian teknis dalam regulasi pemilu serta pengawasan yang ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Penelitian ini menyarankan reformasi regulasi pemilu yang lebih komprehensif guna memperkuat sistem demokrasi dan memastikan pemilu yang adil serta transparan.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Yang Dirugikan Karena Kesalahan Sistem Pada Layanan Mobile Banking Antar Bank

Pandhito Wiratama, Slamet Riyanto, Ade Salamah — Tue, 31 Mar 2026 20:49:19 +0700

Perkembangan internet saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat hal ini juga berpengaruh terhadap kemajuan di bidang perbankan. Dengan kemajuan yang pesat di bidang perbankan terdapat potensi terjadinya masalah yang dapat merugikan nasabah perbankan. Rumusan masalah didalam skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang dirugikan karena kesalahan sistem pada layanan mobile banking antar bank dan bagaimana pertanggungjawaban pihak bank terhadap nasabah perbankan yang dirugikan karena kesalahan sistem pada layanan mobile banking antar bank. Untuk menjawab pertanyaaan diatas, metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu metode yuridis normatif yaitu menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi terhadap masalah yang dikaji. data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa beberapa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis secara yuridis normatif. Kemudian hasil dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dengan deskriptif analitis dengan Bahasa yang baku, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang dirugikan karena kesalahan sistem pada layanan mobile banking antar bank yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Mengenai pertanggungjawaban bank terhadap nasabah perbankan yang dirugikan karena kesalahan sistem pada layanan mobile banking antar bank yaitu bank harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah dengan ketentuan bahwa kerugian nasabah tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak perbankan. Saran dari penelitian ini adalah bank harus dapat menjaga kredibilitasnya agar dapat menimbulkan kepercayaan nasabah terhadap kinerja perbankan.