Jurnal Hukum Jurisdictie

Kedudukan Nilai Mahar Di Negara Maroko Dan Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara

Muhamad Faizin Akbar Faizin Akbar — Sat, 22 Mar 2025 17:38:52 +0000

Nilai Jumlah Mahar Di Negara Muslim: Mahar memiliki peran penting dalam suatu pernikahan. Kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada istri telah menghasilkan berbagai interpretasi dari para mufasir dan fukaha. Alquran menggunakan istilah pemberian mahar dengan kata-kata ma’ruf. Saat ini, berbagai negara muslim yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga telah menetapkan mahar sebagai salah satu isu yang harus diatur secara rinci, sehingga apabila di kemudian hari muncul masalah dalam rumah tangga yang berkaitan dengan mahar, hal ini dapat diselesaikan oleh hakim. Penelitian ini jugaa menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi dengan perubahannya zaman. Metode ini digunakan dalam karya ini adalah untuk penelitian dalam adanya perbandingan mahar diberbagai negara.

Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara

HERI PURWANTO S.H. — Sat, 22 Mar 2025 17:40:41 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif kepastian hukum terhadap peningkatan disiplin PNS di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut cukup efektif dalam meningkatkan disiplin PNS di BKN. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan, perspektif negatif terhadap penegakkan disiplin, serta resistensi dari beberapa PNS terhadap perubahan aturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan, serta pendekatan yang lebih persuasif dalam mengimplementasikan perubahan aturan. Selain itu, diperlukan juga penguatan (reward) yang dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk berperilaku disiplin.

Analisis Yuridis Aspek Itikad Tidak Baik Dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Yang Dilakukan Oleh Direksi Perusahaan Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Gusti Muhammad Farhan, Masduki Ahmad, Siti Intihani — Sat, 22 Mar 2025 17:43:10 +0000

Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan mengenai penanganan kasus hukum yang melibatkan Direksi suatu Perusahaan. Ketika direksi beritikad baik dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu direksi karena hakim tidak diperbolehkan melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sesuai dengan teori keputusan bisnis (business judgement rule). Setiap keputusan direksi yang diambil dilindungi oleh business judgement rule, namun direksi tetap harus beritikad baik, berhati-hati, dan penuh loyalitas dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Permasalahan yang diteliti yaitu: 1) bagaimana penerapan Business Judgement Rule pada Perseroan Terbatas, 2) bagaimana batasan itikad tidak baik seorang direksi perusahaan dalam penerapan prinsip Business Judgement Rule. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Business Judgment Rule pada perseroan terbatas telah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsip Business Judgment Rule diimplementasikan pada Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu keputusan atau pertimbangan bisnis yang diambil selama keputusan yang diambil ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Rekomendasi atau saran dari Penulis yaitu Pemerintah perlu mengembangkan dan menyempurnakan aturan mengenai doktrin business judgment rule atau bahkan merancang perundang-undangan baru yang secara khusus membahas doktrin ini.

Penjatuhan Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Ayu Sapitri, Rio Armanda Agustian, Toni UBB — Sat, 22 Mar 2025 17:45:19 +0000

Sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas tidakdiatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PeraturaN Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Hal ini dikarenakan sepeda listrik tidak dapat dikategorikan ke dalam kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas di jalan raya ditinjau dari Asas legalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Hasil dari penelitian ini yaitu telah terjadinya kekosongan hukum mengenai peraturan sepeda listrik dan sanksi terhadap pelaku pengguna sepeda listrik dalam ketentuan tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang dijatuhkan sanksi Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Analisis Hukum Pajak Terhadap Kasus Dermawati Turnip: Implikasi Pelanggaran SPT dan Pph Terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Putusan No. 1770/Pid.Sus/2023/PN-Mdn

Avionita Puspa Sari — Sat, 22 Mar 2025 17:48:02 +0000

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan dokumen yang wajib dilaporkan oleh setiap wajib pajak kepada pemerintah, berfungsi untuk melaporkan penghitungan atau pembayaranpajak, objek pajak serta harta dan kewajiban sesuai peraturan perpajakan. SPT dikatakan penting dikarenakan berfungsi sebagai alat pemeriksa, bukti kepatuhan serta jika dibayarkan dapat menghindari sanksi. Dasar hukum kewajiban membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal 3 UU KUP menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan akurasi dalam pelaporan pajak yang berdampak pada penerimaan negara. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas setiap peningkatan nilai ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berkontribusi pada kekayaan mereka. Wajib Pajak dapat berupa individu atau badan usaha, yang juga diwajibkan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan barang dan jasa. Artikel ini menganalisis kasus hukum pajak yang melibatkan Dermawati Turnip, yang divonis oleh Pengadilan Negeri Medan karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dari 2011 hingga 2014, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6,6 miliar. Putusan No. 1770/Pid.Sus/PN Mdn menjatuhkan hukuman penjara dua tahun dan denda dua kali pajak terutang, dengan batas waktu pelunasan satu bulan. Jika tidak dilunasi, aset terkait akan dilelang untuk memulihkan kerugian negara. Kasus ini menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan dalam menjaga keuangan negara.

Paradigma Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan

Adek Junjunan Syaid — Sat, 22 Mar 2025 17:49:54 +0000

Hukum adalah suatu intitusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusian dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan masyarakat yang adil an makmurHukum pidana di lihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengacam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. Upaya hukum pidana dalam hal memberikan efek jera terhadap pelaku, pada akhirnya tidak berjalan efektif sebagai mana tujuan dari hukum pidana tersebut, artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normative. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana paradigma restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan/penggelapan? sedangkan Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu meneliti tentang peraturan tertulis maupun tidak tertulis serta bahan pustaka lainnya tentang keadilan restorative penegak hukum selain menjalnkan fungsi law enforcement juga telah melakukan diskresi dalam hal restorative justice, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisian pun dapat bekerja secara profesional sebagai pengayom masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Pertama Yang Belum Balik Nama Dalam Kasus Tilang Elektronik

Fauziah Fauziah, Aulia Nisa, Muhammad Fahruddin — Sat, 22 Mar 2025 17:52:01 +0000

Meningkatnya jumlah dari individu yang melanggar lalu lintas di jalan oleh pengguna sendiri cukup menciptakan situasi di mana kecelakaan dan kemacetan di lalu lintas semakin sering untuk itu diberlakukanlah sistem tilang elektronik sebagai bentuk efisiensi kemajuan teknologi dibidang penertiban lalu lintas. Akan tetapi, Banyaknya pemilik kendaraan yang tidak melakukan balik nama setelah menjual atau membeli kendaraan sangat berpengaruh terhadap penerapan tilang elektronik itu sendiri terhadap pemilik awal. Untuk itu, guna mengetahui efisiensi dan perlindungan serta penyelesaian sengketa terhadap pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama dapat merugikan pemilik sebelumnya yang terdaftar di kepolisian. Permasalahan yang diteliti adalah: 1.) Bagaimana tindakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kendaraan nya belum balik nama dalam kasus tilang elektronik? 2.) Bagaimana mekanisme pengalihan nama kepemilikan kendaraan dalam kasus tilang elektronik?; 3.) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan pertama yang belum balik nama dalam kasus tilang elektronik?. Peneltian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah :Tindakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kendaraannya belum balik nama tertera didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu berupa denda. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp. 250.000 ribu rupiah hingga Rp 1.000.000 juta. Pasal 55 Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur persyaratan pemindahantangan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti melalui jual-beli, Hibah, waris, Penertaan kendaraan bermotor sebagai modal dalam perusahaan berbadan hukum, penggabungan perusahaan berbadan hukum. Sistem tilang elektronik (ETLE) yang bertujuan meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar memiliki tantangan khusus, terutama ketika kendaraan yang sudah dijual tetapi belum dibalik nama melakukan pelanggaran. Surat tilang yang dikirimkan kepada pemilik pertama menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan preventif dan represif untuk mengatasi masalah ini. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penanganan setelah ketidakadilan terjadi. Pemindahan Tanggung Jawab, Jika dokumen dan bukti yang diserahkan dianggap valid, maka pemilik pertama akan dibebeskan dari denda pelanggaran, lalu pihak polres akan mengarahkan untuk pemblokiran stnk agar pemilik pertama tidak dikirimkan surat konfirmasi tilang ketika terjadi pelanggaran.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Muhammad Reza Faturahman, Pratama Herry Herlambang — Sat, 22 Mar 2025 17:54:04 +0000

Keberadaan sistem peradilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hakim telah mengeluarkan putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka wajib bagi para pihak yang terkait dengan putusan tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut. Rendahnya kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN, ditambah dengan adanya kepentingan pribadi terkait eksistensi keputusan TUN yang telah diterbitkan, serta lemahnya pemahaman hukum di kalangan Badan atau Pejabat TUN, memberikan pengaruh besar terhadap kepatuhan terhadap putusan Hakim Peratun. Sehingga diperlukan pembentukan sebuah lembaga eksekutor yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara paksa, sekaligus mengawasi implementasi putusan tersebut di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Aplikasi Arisan Online (Studi Kasus Putusan No. 36/Pdt.Gs/2019/Pn.Btm) Dan Penyelesaian Di Luar Pengadilan

Salwa Fawziyah, Efridani Lubis, Fauziah Fauziah — Sat, 22 Mar 2025 17:56:00 +0000

Membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi pada arisan online hingga berbagai mekanisme untuk penyelesaian sengketa wanprestasi pada arisan online. Dalam era digital ini banyak sekali bentuk-bentuk wanprestasi dalam kegiatan berbasis digital dengan salah satunya adalah kegiatan arisan online yang menimbulkan kerugian bagi anggotanya. Data yang dikaji dalam skripsi ini sumber hukum primer, yang berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Perdata, dan, Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan No. 36/Pdt.G.S/2019/PN Btm, sumber hukum sekunder yang berbentuk karya ilmiah, jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini, Sumber Hukum Tersier yang berbentuk Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan arisan online di era digital membuat masyarakat mengikutinya. Akan tetapi, banyak permasalahan yang timbul yaitu wanprestasi terhadap kegiatan arisan online dan beberapa kerugian yang dialami oleh anggotanya dengan penyelesaiannya dengan perspektif berkeadilan. Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif karena menggunakan studi kasus yang berasal dari putusan pengadilan.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.)

Syarifah Djiwa, Mulyono Suwerjo, Moh Zakky — Sat, 22 Mar 2025 17:58:07 +0000

Penelitian ini membahas mengenai Salah satu tindak pidana yang paling serius adalah pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo menjadi perhatian publik dan memiliki implikasi besar terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus ini menyoroti bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana harus mengedepankan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum dalam putusan perkara pembunuhan berencana berdasarkan perspektif keadilan dengan studi kasus Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup bagaimana fakta hukum dalam perkara pembunuhan berencana Ferdy Sambo serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengkaji putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bukti yang diajukan, termasuk kesaksian saksi, rekaman CCTV, dan analisis forensik, menguatkan bahwa tindakan tersebut telah direncanakan dengan matang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan berbagai faktor, termasuk motif terdakwa, unsur kesengajaan, serta obstruction of justice yang dilakukan untuk menghalangi proses penyelidikan. Hakim menilai bahwa tindakan Ferdy Sambo tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hukum dalam putusan kasus ini sudah sejalan dengan prinsip keadilan, meskipun masih terdapat ruang untuk evaluasi lebih lanjut terkait penerapan pasal yang lebih tepat dalam kasus serupa di masa depan. Hukuman pidana mati yang dijatuhkan mencerminkan keadilan retributif sekaligus memberikan efek jera. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menangani kasus besar serta relevansinya terhadap reformasi hukum guna meningkatkan kepastian dan keadilan hukum di masyarakat.